• Archives

Berita Prakindo November 2017

Fostering Synergistic Partnership |   No: 22 Edisi November 2017

Seminar Nasional

TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DI SEKTOR KONSTRUKSI DALAM PERLUASAN KESEMPATAN USAHA

DI BIDANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAHAN

Hari Selasa, 31 Oktober 2017 yang lalu PT Prakarsa Enviro Indonesia mengikuti Seminar Nasional yang diadakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP). Seminar ini mengangkat topik tentang Transparansi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, bertempat di Royal Kuningan Hotel, Jl. Kuningan persada Kav. 2 Setia Budi Jakarta Selatan.

Gusmelinda Rahmi selaku Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan kerjasama internasional LKPP memamarkan latar belakang Penyelenggaraan kegiatan seminar sebagai berikut:

  • Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semakin meningkat baik jumlah paket pengadaan dan jumla penyedia barang/jasa yang berpartisipasi dalam PBJP (Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah)
  • PBJP merupakan salah satu instrumen belanja pemerintah yang berdampak signifikan bagi masyarakat
  • Perhatian pemerintah untuk membenahi dan menyediakan infrastruktur publik yang berkualitas dibuktikan dengan peningkatan jumlah anggaran belanja infrastruktur terutama di tahun 2015 – sekarang
  • Sektor konstruksi erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur publik yang sedang gencar dibangun oleh pemerintah
  • Sektor konstruksi dan infrastruktur publik yang berkualitas akan menjadi pengungkit berbagai tujuan pembangunan lainnya (meningkatkan akses dan konektivitas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya logistik, menyerap tenaga kerja, belanja barang/jasa yang bernilai besar pada aktivitas rantai pasokkannya, dan meningkatkan daya saing bangsa)

Tujuan yang diharapkan :

  • Menggali isu-isu aktual terkait implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah khususnya di sektor konstrusi baik terhadap pengadaan barang/jasa yand dilaksanakan secara manual.
  • Mendapatkan umpan balik (feed back) terhadap kebijakan dan regulasi yang telah ada berdasarkan hasil iplementasi di lapangan
  • Meningkatkan penerapan keterbukaan informasi publik terutama dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di sektor konstruksi
  • Meningkatkan partisipasi pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat dalam menciptakan pengadaan konstruksi yang lebih baik.

 

 

7 Prinsip dalam PBJP (Pasal 5 Perpres 54/2010)

  • Efisien
  • Efektif

Semua ketentuan dan informasi mengenai PBJP bersifat jelas dn dapat diketahui secara luas oleh enyedia Barang.Jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya.

  • Terbuka
  • Bersaing
  • Adil/Nn Diskriminatif

PBJP harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan

Kendala dan Permasalahan terkait Transpansi dan Akuntabilitas

  • Kapasitas dan integrits stakehlder di peerintahan yang terkait baik secara langsung maupun tidak dg PBJP seperti angota legislatif eksekutif mupun yudikatif
  • Kompetensi dan integritas penyedia konstruksi
  • Kapasitas dan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi
  • Kelemahan sistem perencanaan dan pengawasan
  • Kelemahan dalam sistem pengadaan maupun SPSE
  • Transaksi dengan metde pengadaan langsung dan penunjukan langsung belum termonitor dalam SPSE
  • Belum adanya database yang terintegasi
  • Kinerja Vendor belum sepenuhnya digunakan sebagai referensi bagi pengadaan di satker yang lain. Contoh : penyedia terblaclist masih mungkin mengikuti pengadaan di satker/daerah lain
  • Data rician realisasi belanja barang jasa belum tersedia untuk publik

         

TRAINING OPERATOR

WTP dan WWTP Paket 7 Ternate

PT Prakarsa Enviro Indonesia sebentar lagi merampungkan proyek WTP dan WWTP Paket 7 lokasi Ternate. Hari Kamis, 9 November 2017 telah dilaksanakan training operator WTP dan WWTP untuk membekali setiap operator yang akan mengoperasikan sistim WTP dan WWTP nantinya. Training tersebut disampaikan oleh Bapak Suwarno.